HEADLINE NEWS

Kategori

Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Follow by Email

Inilah Alasan Ketua Pansus Angket DPRD Banjar Laporkan Ancaman

Diposting oleh On Juni 06, 2018


KBK- Martapura : Ancaman terhadap tiga anggota DPRD Banjar yang sedang menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dan mengawasi jalannya roda pemerintahan Kabupaten Banjar berlanjut. Ancaman tersebut dilaporkan langsung ke Polres Banjar untuk ditangani, sebab dinilai sudah membahayakan anggota DPRD secara pribadi dan juga laporan secara kelembagaan di DPRD, kaena mengganggu para anggota dewan menjalankan tugas.

Laporan ini disampaikan Ketua Pansus Hak Angket Akhmad Rozani (Nasdem) dan didampingi Ismail Hasan (Demokrat) yang juga merasa diancam dan terancam. Selain kedua anggota ini satu anggota DPRD lainnya Khairuddin (Gerindra) juga mendapat ancaman. Ketiga anggota inilah yang paling getol melaksanakan tugas dan fungsinya ketika mendapat mandat untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran pada mutasi dan pelantikan ASN dilingkup Pemkab Banjar dan dilaksanakan eksekutif.

Bersasarkan laporan hasil penyelidikan dan investigasi Pansus hak angket ditemukan dugaan jual beli jabatan didalan proses mutasi dan pelantikan ASN tersebut. Pelaku yang diduga melakukan pengancaman adalah orang yang diperiksa oleh pansus, yakni Haris Rifani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar yang merupakan kerabat dekat Bupati Banjar.


Pansus Hak Angket DPRD Banjar Beberkan Dugaan Pelanggaran Mutasi dan Pelantikan ASN

Diposting oleh On Juni 06, 2018

KBK- Martapura : Hasil penyelidikan dan investigasi yang dilakukan Pansus Hak Angket DPRD Banjar beberkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelantikan dan mutasi jabatan ASN, bahkan jual beli jabatan (06/06/2018).

Rapat paripurna pembacaan hasil penyelidikan Pansus hak angket DPRD Banjar beberapa kali gagal digelar akibat tidak kourum. Namun pada hari ini (06/06/2018) dapat dilaksanakan dan berlangsung dengan menegangkan.Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Banjar H.Khalilulrahman dan Ketua DPRD Banjar H.Rusli.

Dalam laporan Pansus Angket yang dibacakan Akhmad Rozani dari Partai Nasdem dan Ismail Hasal dari Partai Demokrat dengan tegas menyatakan temuan mereka tentang dugaan telah terjadinya pelanggaran dalam mutasi jabatan yang dilaksanakan pihak eksekutif. Bahkan juga dibeberkan sejumlah indikasi jual beli jabatan didalamnya.

"Alhamdulillah kami telah bisa menyampaikan laporan hasil penyelidikan pansus hak angket yang selama ini ditunggu masyarakat," pungkas Rozani seusai rapat paripurna.

Dalam laporan ini Pansus juga menyampaikan telah memanggil dan memeriksa 54 orang ASN dilingkup Pemkab Banjar yang diduga mengetahui proses mutasi dan pelantikan yang terindikasi menabrak aturan. Bahkan juga dijelaskan telah mengundang dua orang pakar hukum tata negara, yakni Refly Harun dan Denny Indrayana.

Editor :
Penulis :

Logistik Pemilu Pilkada Tabalong 2018  Sudah Mulai Dilipat

Diposting oleh On Juni 06, 2018


KBK- Tanjung : Surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 27 Juni 2018 dijaga ketat dan mulai hari ini dilakukan pelipatan.

Panwaslu Tabalong terus melakukan pengawasan terhadap surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sebanyak 169.423 surat suara kini sudah berada di salah satu ruangan di Kantor KPU Tabalong di Mabuun, Tanjung.

Komisioner Panwaslu Tabalong Fahmi Failasopa kepada mengatakan, logistik Pilkada Tabalong 2018 berupa surat suara telah tiba di Kota Tanjung, Tabalong pada tanggal 22 Mei 2018. Setelah tiba surat suara ini kemudian disimpan di salahsatu ruangan KPU Tabalong dan mendapat pengamanan khusus dari pihak kepolisian.

"Surat suara total jumlahnya 169.423 surat suara, termasuk surat suara cadangan 2,5 persen dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2000 lembar," jelas Fahmi (6/6/2018).

Menurut Fahmi Failasopa, guna memastikan keamanan surat suara tersebut, ruangan tempat penyimpanan surat suara digembok dan kunci gembok dipegang pihak Polres Tabalong, KPU dan Panwaslu Tabalong.

Pada kesempatan Komisioner Panwaslu Tabalong ini juga mengungkapkan,mulai besok atau tiga hari kedepan akan dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara Pilkada Tabalong, tanggal 27 Juni 2018.




Editor :
Penulis :

Beriklan di Surat Kabar, 3 Politisi Dikenakan  Sanksi Pidana Pemilu Oleh Bawaslu  Banjarbaru

Diposting oleh On Juni 05, 2018

KBK- Banjarbaru : Bawaslu Kota Banjarbaru gelar press release dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan 3 orang politisi dari 2 partai politik berbeda.

Berikut selebaran atau press release yang disampaikan Bawaslu Kota Banjarbaru :


Bahwa proses penanganan pelanggaran terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 002/T/PIKota/22.02N/2018 dan 003/TM/PUKota/22.02/2018 terkait dengan Iklan Kampanye melalui media cetak Surat Kabar Harian (SKH) Radar Banjarmasin yang dilakukan
oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Banjarbaru dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Banjarbaru telah selesai ditindaklanjuti Bawaslu Kota Banjarbaru.Bahwa berdasarkan tindaklanjut Dugaan Tindak Pidana Pemilu ini, sebagaimana yang hasil klanifikasi, pembahasan dan pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru baik terhadap Temuan Nomor 002/TMP/Kota/22.02/N/2018 dan Temuan Nomor
003/TMPL/Kota/22.02/N/2018 merupakan perbuatan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diduga melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun Kesimpulan Kajian Bawaslu Nomr Nomor 002/TM/PUKota/22.02N/2018, berbunyi
sebagai berikut:

1. Bahwa iklan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dimuat dalam SKH Radar Banjarmasin Edisi 25 Mei 2018 halaman ke-6 yang berisi materi
a. Lambang Partai Kebangkitan Bangsa;
b. Foto/Gambar dan nama Ririk Sumari R dan Agus Mustakim.
c. Ucapan Selamat atas perubahan Tipe kepada Polda Kalimantan Selatan dari Tipe B ke Tipe A Termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa Perbuatan Ririk Sumari Restuningtyas selaku Ketua DPC PKB Kota Banjarbaru dan Agus Mustakim selaku Sekretaris DPC PKB Kota Banjarbaru yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak SKH Radar Banjarmasin Edisi 25 Mei 2018 halaman ke-6 merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


Adapun Kesimpulan Kajian Bawaslu Nomor Nomo 003/TM/PLIKota/22.02/VI2018, berbunyi
sebagai berikut:

1. Bahwa iklan DPC Partal Amanat Nasional (PAN) yang dimuat dalam SKH Radar Banjarmasin Edisi 25 Mei 2018 halaman ke-24 yang berisi materi :

a. Lambang Partai Amanat Nasional
b. Foto/Gambar dan nama Ir. Soegeng Soesanto, M.Si
c. Ucapan Selamat atas perubahan Tipe kepada Polda Kalimantan Selatan dari Tipe B ke Tipe A Termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa Perbuatan Ir. Soegeng Soesanto, M.Si selaku Ketua DPD PAN Kota Banjarbaru yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak SKH Radar Banjarmasin Edisi 25 Mei 2018 halaman ke-24 merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Temuan Bawaslu Kota Banjarbaru tersebut diatas belum dapat diproses lebih lanjut mengingat sampai dengan saat ini pihak Bawasiu Kota Banjarbaru belum menerima lampiran Surat Keputusan (SK) Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Banjarbaru.Oleh karenanya, Bawaslu Kota Banjarbaru dengan ini memberikan Peringatan/Surat Teguran Tertulis kepada Ririk Sumari R selaku Ketua dan Agus Mustakim selaku Sekretaris DPC PKB Kota Banjarbaru serta Ir. Soegeng Soesanto selaku Ketua DPD PAN Kota Banjarbaru untuk tidak beriklan kampanye di media massa cetak maupun elektronik dan internet karena dikategorikan melakukan kampanye diluar jadwal.

Bahwa semua pihak harus mematuhi dan mempedomani aturan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) bahwa "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 hari (dua puluh satu) hari dan berakhir dengan dimulainya Masa Tenang. Kemudian untuk jadwal kampanye dengan iklan dimedia massa cetak dan elektronik berdasarkan PKPU No.5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No.7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dimulai tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019.



Editor :
Penulis :RILIS

Terbukti Pidana Pemilu, Hakim Vonis 5 Oknum ASN Tala Lebih Tinggi Dari Tuntutan

Diposting oleh On Juni 05, 2018

KBK- Pleihari : Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pleihari lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana pemilu (TPP) di tahapan Pilkada 2018 terhadap 5 oknum pejabat ASN di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala).

Setelah melewati beberapa kali sidang di PN Pleihari, akhirnya hakim menjatuhkan vonis TPP 5 Pejabat ASN Tala hari ini Senin, 04 Juni 2018
1. Menyatakan para terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan umum sebagaimana diatur dlm Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing 2 (dua) bulan penjara dengan tanpa harus dijalani dan denda Rp. 2.500.000,-
3. Masa percobaan 1 Tahun .
4. Apabila dikemudian hari melakukan tindak pidana yang sama, maka akan dihukum 1 bulan penjara;
5. Barang bukti dikembalikan kepada para terdakwa.
6. Membayar biaya perkara Rp 1.000 .

Hasik sidang dan putusan hakim tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono, setelah meneruma laporan Panwaslu Tala yang turut menghadiri sidang.

Secara terpisah penasehat hukum kelima terdakwa, Badrul Ain Sanusi seusai sidang digelar mengatakan, vonis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni 1 bulan penjara dan denda Rp 600 ribu. Namun, pihaknya menerima putusan hakim dan tidak akan banding.

"Penasehat hukum dan kelima terdakwa menerima putusan majelis hakim, namun jaksa masih punya waktu selama tiga hari sebelum menerima atau banding atas putusan," jelas Badrul Ain Sanusi.

Sementara itu pengamanan cukup ketat dilakukan oleh pihak Polrea Tala didalam dan diluar sidang guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Para pengunjung yang masuk ke halaman dan ruang sidang di PN Tala tidak luput menjalani pemeriksaan. Sejumlah personik kepolisian terlihat bersiaga diluar sidang telah disiagakan mobil water canon, anjing pelacak dan lainnya.

Kasus terjadinya tindak pidana pemilu ini berawal adanya pengaduan masyarakat terjadi aksi mengacungkan dua jari telunjuk sejumlah ASN yang sedang berphoto dengan Mantan Bupati Tala Adriansyah di Lapas Sukamiskin Bandung. Aksi dua jari ini identik dengan nomor urut Paslon Bupati Tala nomor urut dua Bambang Alamsyah - Ahmad Nizar, Bambang merupakan anak dari mantan Bupati Tala tersebut. Selanjutnya hal ini dilaporkan Paslon nomor urut 1 Sukamta - Abdi ke Panwaslu Tala dan proses hukum pidana pemilu berjalan, hingga vonis bersalah.




Editor :
Penulis :

SK dan Kebijakan Bukan Kitab Suci, Jadi Bisa Diiperbaiki

Diposting oleh On Juni 03, 2018


KBK- Banjarmasin : Surat Keputusan (SK) yang tertuang dalam kebijakan bisa diperbaiki bahkan dibatalkan, karena (SK) bukanlah kitab suci yang tidak bisa dirubah.

Meski menuai polemik pro dan kontra, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tabalong Zony Alfiannoor menegaskan pelantikan pejabat yang telah ia lakukan terhadap 38 pejabat struktural dan fungsional yang ia lakukan sudah sesuai prosedur. Tetapi, ia dengan rendah hati menyatakan siap melakukan perbaikan, bahkan pembatan, jika ada kekeliruan.

" SK itu bukan seperti kitab suci yang tidak bisa dirubah," ungkapnya kepada para wartawan.

Pernyataan ini dilontarkannya seusai menggelar buka puasa bersama dengan Kerukunan Keluarga Tabalong (KKT) yang dihadiri lebih dari 1000 orang di Rumah Makan Lima Rasa Banjarmasin.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengaku , bahwa ia selaku Plt Bupati yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tabalong, menjalankan kebijakan tidak akan menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan struktur diatas seperti provinsi, gubernur dan kementerian. Selain itu pada tanggal 11 April surat permohonan sudah kami layangkan ke gubernur dan kementerian dalam negeri, namun usulan disampai satu paket, termasuk 4 orang yang akan pensiun.

"Wajar saja, jika sebuah kebijakan telah dikeluarkan ada sebagian yang merasa tidak puas," pungkasnya.


Editor :
Penulis :

Komisi ASN Jatuhkan Sanksi Bagi 5 Oknum Pejabat Tanah Laut, Terkait Netralitas di Pilkada

Diposting oleh On Juni 01, 2018



KBK- Banjarbaru - Lima oknum ASN Pemkab Tala telah menerima sanksi dari Komisi Aparatur Negara, karena melanggar asas netralitas pada Pilkada 2018.

Hari ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan sanksi untuk 5 oknum pejabat tala. 4 orang mendapat sanksi sedang dan 1 orang lainnya (Sekcam) mrmdapat sanksi moral. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono di sela kegiata rakor stakeholder yang digelar Panwaslu Banjar di Hotel Rodhita, Banjarbaru (31/5/2018).

"Ada sanksi sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun , penundaan kenaikan pangkat setahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah setahun," ujarnya.

Lima orang oknum ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah dilaporkan Panwaslu setempat ke Komisi ASN ,karena melanggar asas netralitas pada Pilkada 2018 didaerah ini.Kelima ASN masing -masing Achmad Mustahdi, Gazali, Muhammad Noor, Muhammad Rafiki Effendi, dan Suharyo.



Editor :
Penulis :