HEADLINE NEWS

Kategori

Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Follow by Email

Fenomena " Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar '

Diposting oleh On Juni 11, 2018

KBK- Banjarmasin : Tidak sedikit orang dengan profesi yang ia miliki rela melanggar norma hukum dan etika profesi hanya, karena segepok uang (11/06/2018).

Sangat memprihatinkan dan menyedihkan sekali, sebab dewasa ini tidak tua, tidak muda banyak yang melacurkan diri dan profesi mereka karena kebutuhan materi yang rakus. Sebagian diantara mereka ini bahkan tanpa malu mengatakan apa yang dilakukan adalah "Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar" dan ini sudah terjadi diberbagai profesi. Sebutlah mereka oknum penegak hukum, oknum aktivis atau penggiat diberbagai bidang ormas, bahkan juga oknum wartawan dan lainnya.

Khusus mengenai oknum-oknum wartawan , hal itu sudah biasa terjadi dan terlihat langsung dari produk berita yang disampaikan ke masyarakat. Oknum wartawan sampai ke jejaring diatasnya tidak luput dari maju tak gentar membela yang bayar ini akan jelas terlihat dalam menampilkan fakta dan data dalam sebuah pemberitaan. Kesan memihak dan berpihak, namun tidak didukung fakta sebenarnya dilapangan sering terjadi. Misalnya, selalu baik berita untuk A, tetapi selalu jelek untuk B, karena A membayar dan B tidak membayar untuk peliputan berita dan lainnya.

Propaganda kelompok A selalu ditulis dengan hurup besar dengan space halaman yang besar,namun untuk B hanya diberi space atau ruang sedikit sekali. Hal seperti ini juga terjadi pada oknum -oknum yang memiliki ormas atau LSM, sebab mereka ini tidak jarang siap melakukan unjukrasa atau demo dan Maju Tak Gentar Membela yang Bayar.


PENGALAMAN DILAPANGAN DAN TANGGAPAN SOSIOLOG

Belajar dari pengalaman. Beberapa waktu yang lalu Ketua Walhi Kalsel, Kisworo mengatakan ia ditanya mengapa kegiatan Walhi Kalsel yang menggugat pidana Pemerintah atau Kementerian ESDM terkait Izin pertambangan di Gunung Meratus tidak ramai, bahkan boleh dikatakan tidak ada beritanya ? Kisworo dengan santai saja menjawabnya dengan balik bertanya.

"Media apa langganan kalian untuk membaca ? Kalau media yang dimiliki penguasa atau pengusaha, dan pemilik modal, ya jelas tidak ada beritanya," ujar dengan nada santai.

Fenomena maju tak gentar membela yang bayar juga telah disampaikan Sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Muslih Umar Ph.D. pada saat menjadi saksi ahli di PTUN Banjarmasin. Menurutnya, sebagian besar aksi demo di berbagai daerah hanya menggunakan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
“Hal itu bisa digerakkan penguasa atau pemilik modal. Yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri, karena para penguasa dan pemilik modal punya kepentingan sendiri. Namun, setelah misi atau tujuannya tercapai, masyarakat bisa ditinggalkan,” tegasnya.

Belajar dari fenomena maju tak gentar membela yang bayar (bukan yang benar), ada baiknya masyarakat untuk lebih teliti dalam menilai sebuah pemberitaan dan media yang mengeluarkan berita. Masyarakat bisa lebih cek dan ricek lagi sumber lainnya, agar punya pembanding dalam mencari fakta dan data yang lebih akurat dan bisa menjadi rujukan. Selain itu ada baiknya juga melihat latar belakang perusahaan media dan wartawannya dilapangan, sebab hal ini biasanya akan berbanding lurus dengan apa yang mereka lakukan.

Maju tak gentar membela yang bayar tidak mustahil akan terjadi pada Pilkada, Pemilu,dan Pilpres, sehingga perlu kearifan masyarakat untuk bersikap dalam menghadapi persoalan seperti ini.

Selain itu tidak jarang juga kita temukan informasi bohong atau hoax, bahkan fitnah diberbagai media, dan yang terbanyak melalui jejaring sosial atau medsos. Informasi seperti ini juga tidak sedikit dilakukan karena dibayar. Ingat kasus Saracen yang ditangani oleh pihak Cyber Crime Mabes Polri. Terkait hal ini, ada baiknya kita semua untuj lebih bijak dan cerdas dalam menyikapinya.







Photo : Pemburu Ilmu
Opini. :

Kuasa Hukum PT. SILO Group Siap Hadapi Banding Gubernur Kalsel

Diposting oleh On Juni 11, 2018

KBK- Jakarta : Tim kuasa hukum PT. SILO Group siap hadapi banding Gubernur Kalsel terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Kuasa hukum PT. Silo Group Yusuf Pramono mengatakan, pihaknya masih belum menerima salinan putusan PTUN Banjarmasin yang mengabulkan seluruh gugatan terhadap SK Gubernur Kalsel tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP).

Menurut Yusuf, diperkirakan besok salinan salinan putusan pengadilan tersebut akan sampai kepada kuasa hukum yang tergabung dalam Ihza & Ihza Law Firm. Sedangkan rencana pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Andi M.Asrun selaku kuasa hukum Gubernur Kalsel mengajukan banding ke PT TUN Jakarta, menurutnya adalah hak pihak tergugat. Untuk itu pihaknya siap melayani sesuai prosedur hukum.

"Kita tunggu dasar alasan-alasan banding dari Gubernur Kalsel, apa keberatannya atas putusan PTUN Banjarmasin," pungkasnya.

Pada Kamis lalu (7/6/2018) Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang menggelar sidang dengan agenda putusan terhadap nomor perkara 4/G/2018/PTUN.BJM yakni perkara gugatan terhadap SK Gubernur tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT.Sebuku Sejaka Coal, gugatan No perkara 5/G/ 2018/PTUN-BJM Coal PT. Sebuku Tanjung Coal, No Perkara 6/G/2018/PTUN.BJM . Ketiga majelis hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan, SK batal tentang pencabutan izin usaha produksi, mencabut SK Gubernur,dan menghukum membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 277.500.

Seusai putusan Andi M. Asrun selaku kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan menyatakan akan melakukan banding atas putusan ketiga majelis hakim. Menurutnya hakim hanya mengikuti bukti dan fakta hukum dari pihak penggugat dan mengabaikan fakta dan bukti yang pihaknya sampaikan.

"Kita sangat kecewa dan akan banding. Majelis hakim mengambil alih pendapat penggugat dalam membenarkan putusan. Logika yang digunakan ngawur dan tidak tepat," jelas Asrun dengan nada kecewa.

Sementara itu kuasa hukum PT. Silo Group Yusril Ihza Mahendra menyatakan pertimbangan hakim PTUN Banjarmasin sudah tepat dan adil, karena telah melihat fakta dan bukti hukum selama berjalan di persidangan.

"Hakim memutuskan SK Gubernur Kalsel yang mencabut izin pertambangan PT.Sebuku Sejaka Coal bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kuasa hukum Gubernur Kalsel, Andi Asrun tidak puas, silakan ajukan banding," pungkasnya.





Editor : Istemewa
Penulis :

Penemuan Mayat Dalam Box Plastik di Depan Mushala Al-Musyarrafoh Sungai Tabuk

Diposting oleh On Juni 10, 2018

KBK- Martapura : Warga Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dibuat geger dengan adanya sebuah titipan box plastik ukuran sekitar 100 X 75 Cm didepan Mushala Al Musyarafah yang ternyata didalamnya berisi mayat (10/06/2018).

Menurut saksi mata, Muhammad Said dan teman-temannya sekitar pukul 01.30 ketika ia bersama sejumlah jamaah Mushala Al Musyarrofah sedang melakukan tadarus Al-Qur'an, seorang pria yang berusia sekitar 35 tahun dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Yamaha Yupiter mampir didepan mushala dan menurunkan barang bawaannya berupa box plastik yang mereka kira isinya pakaian atau paket untuk lebaran.

Menurut Muhammad Said pengendara sepeda motor turun dan mengatakan, ia numpang titip paket barang, karena akan mengambil handphone yang ketinggalan. Namun, hingga sholat subuh selesai pengendara sepeda motor pembawa box plastik ini belum juga kembali, sehingga para jamaah di masjid tertarik untuk mengetahui apa isi dari box plastik tersebut.

"Yang menitip box plastik dan mengaku berisi paket, hingga selesai sholat subuh tidak kembali,"jelasnya.


Sementara itu Ketua langgar Al musyarrofah, Akhmad Muslim (45) yang beralamat di Jalan Bhakti RT.03 Pemakuan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar mengatakan, karena belum kembali dan tak ada yang mengambil, maka para jamaah mushala bersepakat untuk membuka untuk mengetahui isi dari paket tersebut. Selain itu warga menduga paket tersebut berisi paket lebaran yang berisi baju atau sembako.

" Setelah kami buka box plastik tersebut didalamnya ada tiga lapis kantong plastik, dan setelah betul-betul terbuka, kami terkejut ternyata isinya manusia dan terlihat tangannya yang terikat," cetusnya.

Menurut Akhmad Muslim setelah mengetahui isi dari box plastik tersebut, box diamankan kedalam mushala, dan ia bersama jamaah mushala melaporkan ke Ketua RT, Pambakal dan akhirnya dilanjutkan ke Polsek Sungai Tabuk.

Saat ini pihak Polsek Sungai Tabuk telah memasang garis polisi dan Tim Inafis dari Polres Banjar telah tiba ke lokasi penemuan mayat.Pada proses evakuasi mayat dalam box plastik ini tampak hadir langsung Wakapolres Banjar Kompol Aji Lukman SH Sik dan selanjutnya mengawal mobil Ambulance Keluarga Gudang Hirang menuju RSUD Ulin Banjarmasin.




Editor :
Penulis : Syahminan

Kontes Aksi Teriak Maling Pada Setiap Hari Anti Korupsi Sedunia

Diposting oleh On Juni 10, 2018


KBK- Banjarmasin : Kontes Aksi Teriak Maling bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Maraknya kasus korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah oleh KPK menunjukan betapa kronisnya kejahatan korupsi di negeri ini. Kemudian ada usulan yang cukup unik atau sedikit nyeleneh, yakni lomba teriak maling pada setiap peringatan Hari Anti Korupsi Dunia.

Untuk memeriahkan Hari anti korupsi dunia,sebaiknya digelar lomba teriak maling! Sebab daripada maling yg teriak maling, lebih baik orang benar yang berteriak maling. Teriakan ini dilakukan didepan Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, kantor kepala daerah, DPR, DPRD, dan di Kantor KPK.

Kontes Aksi teriak maling ini hendaknya dilakukan masyarakat dan aktivis dilakukan dengan alat pengeras suara sambil menyampaikan ajakan agar para koruptor sadar dan tidak melakukan aksi yang merugikan negara dan masyarakat.

Melalui aksi ini selanjutnya diharapkan para pencoleng,maling,koruptor tergetar hatinya kemudian tobat dan mengembalikan hasil jarahannya! Kemudian telinga dan mata hati para penegak hukum dinegeri surga para koruptor ini semakin tergerak untuk memberantasnya dan bukan justru terlibat dalam.mata rantai extra ordinary crime ini.

Malinggggg......Maling 1000X



Photo : net
Penulis :

2 ASN Tabalong Dilaporkan Ke Komisi ASN

Diposting oleh On Juni 09, 2018

KBK - Tanjung : Panwaslu Tabalong telah melakukan proses penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tabalong 2018. Berkas pelanggaran diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.

Ketua Panwaslu Tabalong Hirsan bersama satu orang staf berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan berkas pelanggaran yang dilakukan dua orang PNS atau ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomenadasi pelanggaran ini telah melalui proses di Panwaslu dan selanjutnya diserahkan ke KASN untuk mendapatkan sanksi, karena telah melanggar asas netralitas pada Pilkada Tabalong 2018.

Komisioner Panwaslu Tabalong Fahmi Failasopa menyatakan dua pelanggaran yang dilakukan ASN dilingkup Pemkab Tabalong tersebut dilakukan di media sosial. Keduanya melanggar azas netralitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Yang pertama itu adanya temuan hasil pengawasan kampanye melalui medsos, ditemukan 1 ASN komentar dengan tulisan insyaAllah lanjut salam 3 jari. Kedua adalah laporan masyarakat terhadap salah seorang PNS (ASN) yang berkomentar di facebook dengan mengupload contoh surat suara dengan hanya menampilkan salah satu paskon ditambah dengan kalimat "kalau unda" papar Fahmi (9/6/2018).

Kemudian Komisioner Panwaslu Tabalong ini mengungkapkan kedua oknum tersebut, yakni inisial AJ salah satu ASN di lingkup Dinas Pendidikan Tabalonh dengan status kepala sekolah. Kemudian inisial SI seorang ASN yang bertugas pada Dinas Kominfo Tabalong.

Pada Pilkada Tabalong 2018 diikuti empat pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Nomor urut 1. pasangan dari jalur independen, H Noorhasani-H Eddyan Noor Idur.

Nomor urut 2. Pasangan jalur independen, H Winarto-H Ali Sibqi.

Nomor urut 3. Pasangan dari jalur dukungan parpol, H Anang Syakhfiani-H Mawardi.

Nomor urut 4. Pasangan dari jalur dukungan parpol, Hj Noor Farida-Aspianor.



Editor :
Penulis :

Cara Ampuh Melawan Penguasa dan Orang Kuat Melalui Pengadilan

Diposting oleh On Juni 08, 2018

KBK- Banjarmasin : Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan tentang cara melawan penguasa dan orang kuat dinegara hukum dengan menggunakan jalur pengadilan.

Unjukrasa dan demo yang digelar sejumlah warga yang mengatakan dari kelompok Save Pulau Laut serta 11 ribu tanda tangan , serta 11 ribu KTP elektronik sebagai bukti dukungan terhadap Gubernur Kalsel mencabut izin usaha pertambangan di Pulau Laut, Kotabaru. Sebagai Gubernur yang berkuasa di Kalsel dukungan juga muncul dari berbagai kelompok lainnya, tetapi akhirnya tetap saja tidak dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan gugatan di PTUN Banjarmasin.

Dalam putusannya mjelis hakim mempunyai bahan pertimbangan yang bisa mengabaikan hal yang disampaikan tergugat maupun penggugat selama persidangan. Majelis hakim lebih pada alat bukti dan aturan hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan.

Pertimbangan seperti inilah yang disampaikan keiga ketua majelis hakim dalam membuat putusan perkara, termasuk mengabulkan gugatan terhadap Gubernur Kalsel terkait pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) milik 3 Perusahaan yang tergabung dala Silo Group di Pulau Laut, Kotabaru.

Sementara itu kuasa hukum Silo Group, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ia tahu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor orang kuat dan mempunyai pengaruh dimana-mana. Tetapi jika menyangkut persoalan pelanggaran hukum, maka patut dilawan melalui jalur pengadilan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra , jika masyarakat mengalami atau merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari penguasa atau orang kuat, maka sebaiknya lakukan perlawanan hukum di pengadilan. Hal ini jelasnya telah banyak ia lakukan, terutama dalam menggugat penguasa, termasuk menggugat presiden.

"Sembilan kali saya menggugat presiden. 2 kali kalah dan 7 kali menang. Presiden saja saya lawan secara hukum ke pengadilan, apalagi gubernur," tandasnya seusai memenangkan gugatan terhadap Gubernur Kalsel.



Editor :
Penulis :

Pemprov Kalsel Pastikan Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Banjarmasin Yang Mengabulkan Gugatan Silo Group

Diposting oleh On Juni 07, 2018

KBK - Banjarmasin : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan akan mengajukan banding ke PT TUN Jakarta atas putusan tiga majelis hakim PTUN Banjarmasin yang mengabulkan seluruh gugatan tiga perusahaan tambang milik PT. Silo Group.

Setelah tiga majelis hakim PTUN Banjarmasin memutuskan mengabulkan seluruh gugatan PT. Silo Group terhadap SK Gubernur Kalsel tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Pemerintah Provinsi Kalimantan melalui Sekda Prov Haris Makkie menggelar jumpa pers di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin .

Pada jumpa pers ini Haris Makkie menyatakan kekecewaan pihaknya atas putusan majelis hakim PTUN Banjarmasin yang mengabulkan seluruh gugatan PT. Silo Group. Menurut Sekda Prov Kalsel hakim memgabaikan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi ahli yang pihaknya hadirkan dipersidangan.

“Putusan PTUN Banjarmasin bukan putusan akhir, masih ada upaya perlawanan hukum banding ke PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) di Jakarta," tegas Haris Makkie (07/06/2018).
Sebelumnya seusai putusan sidang Andi M. Asrun selaku kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan juga menyatakan akan melakukan banding ke PT TUN atas putusan ketiga majelis hakim. Menurutnya hakim hanya mengikuti bukti dan fakta hukum dari pihak penggugat dan mengabaikan fakta dan bukti yang pihaknya sampaikan.

"Kita sangat kecewa dan akan banding. Majelis hakim mengambil alih pendapat penggugat dalam membenarkan putusan. Logika yang digunakan ngawur dan tidak tepat," jelas Asrun dengan nada kecewa.

Putusan sidang yang mengabulkan gugatan PT.Silo Group disampaikan oleh tiga Ketua Majelis Hakim PTUN Banjarmasin, yakni untuk perkara Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM, gugatan PT. Sebuku Sejaka Coal adalah Luthfie Ardhian, Perkara nomor 5/G/2018/PTUN.BJM , gugatan PT. Sebuku Tanjung Coal adalah Retno Widowati, dan perkara nomor 6/G/2018/PTUN.BJM gugatan PT. Sebuku Batubai adalah Dafrian.



Editor :
Penulis :