HEADLINE NEWS

Kategori

Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Follow by Email

Kuasa Hukum PT. SILO Group Siap Hadapi Banding Gubernur Kalsel

Diposting oleh On Juni 11, 2018

KBK- Jakarta : Tim kuasa hukum PT. SILO Group siap hadapi banding Gubernur Kalsel terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Kuasa hukum PT. Silo Group Yusuf Pramono mengatakan, pihaknya masih belum menerima salinan putusan PTUN Banjarmasin yang mengabulkan seluruh gugatan terhadap SK Gubernur Kalsel tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP).

Menurut Yusuf, diperkirakan besok salinan salinan putusan pengadilan tersebut akan sampai kepada kuasa hukum yang tergabung dalam Ihza & Ihza Law Firm. Sedangkan rencana pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Andi M.Asrun selaku kuasa hukum Gubernur Kalsel mengajukan banding ke PT TUN Jakarta, menurutnya adalah hak pihak tergugat. Untuk itu pihaknya siap melayani sesuai prosedur hukum.

"Kita tunggu dasar alasan-alasan banding dari Gubernur Kalsel, apa keberatannya atas putusan PTUN Banjarmasin," pungkasnya.

Pada Kamis lalu (7/6/2018) Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang menggelar sidang dengan agenda putusan terhadap nomor perkara 4/G/2018/PTUN.BJM yakni perkara gugatan terhadap SK Gubernur tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT.Sebuku Sejaka Coal, gugatan No perkara 5/G/ 2018/PTUN-BJM Coal PT. Sebuku Tanjung Coal, No Perkara 6/G/2018/PTUN.BJM . Ketiga majelis hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan, SK batal tentang pencabutan izin usaha produksi, mencabut SK Gubernur,dan menghukum membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 277.500.

Seusai putusan Andi M. Asrun selaku kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan menyatakan akan melakukan banding atas putusan ketiga majelis hakim. Menurutnya hakim hanya mengikuti bukti dan fakta hukum dari pihak penggugat dan mengabaikan fakta dan bukti yang pihaknya sampaikan.

"Kita sangat kecewa dan akan banding. Majelis hakim mengambil alih pendapat penggugat dalam membenarkan putusan. Logika yang digunakan ngawur dan tidak tepat," jelas Asrun dengan nada kecewa.

Sementara itu kuasa hukum PT. Silo Group Yusril Ihza Mahendra menyatakan pertimbangan hakim PTUN Banjarmasin sudah tepat dan adil, karena telah melihat fakta dan bukti hukum selama berjalan di persidangan.

"Hakim memutuskan SK Gubernur Kalsel yang mencabut izin pertambangan PT.Sebuku Sejaka Coal bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kuasa hukum Gubernur Kalsel, Andi Asrun tidak puas, silakan ajukan banding," pungkasnya.





Editor : Istemewa
Penulis :

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »