HEADLINE NEWS

Kategori

Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Follow by Email

Serap Aspirasi Masyarakat, Gubernur Kalsel Cabut IUP

Diposting oleh On Januari 26, 2018


Banjarbaru - Menindaklanjuti desakan dan aspirasi masyarakat Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin mencabut tiga Izin Usaha Pertambangan ( IUP) milik tiga perusahaan tambang batu bara di Pulau Laut ,Kotabaru yang luasnya puluhan ribu hektar.

Dalam sepekan terakhir aksi unjuk rasa dari berbagai elemen terjadi di Kalimantan Selatan. Para pengunjuk rasa ,diantaranya meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menolak dan mencabut surat dari Kementerian ESDM tentang izin pertambangan PKP2B di wilayah Pegunungan Meratus di HST. Di Pulau Laut atau Kotabaru para pedagang ikan dan nelayan juga menggelar aksi unjuk rasa, dan mendesak penutupan pertambangan batu bara di wilayah mereka dengan alasan menurunkan pendapatan.

Melihat dan menanggapi aspirasi masyarakat yang menolak eksplorasi tambang batu bara tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Dinas Penanamn modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), akhirnya mencabut tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki tiga perusahaan. Ketiga perusahaan tersbeut, yakni PT. Sebuku Sejak Coal seluas 8.139,93 hektar, PT. Sebuku Tanjung Coal seluas 8.990,38 hektar, dan PT. Sebuku Batubai Coal seluas 5140,89 hektar .

Keterangan ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Selatan Ir . Nafarin dalam jumpa pers di Banjarbaru. Menurutnya yang mendasari pencabutan IUP tersebut adalah aspirasi masyarakat dan Peraturan Bupati Kotabaru Tahun 2004 Tentang larangan pertambangan batu bara di Pulau Laut, rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah Kotabaru pada Tahun 2010, dan Forum Komunikasi Warga Gerakan Penyelamat Pulau Laut.

" Kajian akademis dari para ahli, bahwa kemampuan Pulau Laut dalam menyimpan air rendah, sehingga pada saat musim kemarau akan mengalami krisis air bersih," ujar Nafarin, Jumat (26/1/2018).


Pada bagian akhir Kepala DPMPST mengungkapkan,bahwa untuk pelaksanaan pencabutan izin tersebut dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »